Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 117;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Samatera Barat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Solok Selatan Nomor 6):
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Nagari;
24. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Daftar Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan;
25. Peraturan Nagari Pulakek Koto Baru Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulakek Koto Baru Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Nagari Pulakek Koto Baru Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sitapu Mekar Nagari Pulakek Koto Baru
27. Peraturan Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sitapu Mekar Pulakek Koto Baru;
28. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sitapu Mekar Pulakek Koto Baru;
29. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Sitapu Mekar Pulakek Koto Baru